Link Terkait

DISCOVER BANYUWANGI

BUNTUT PEMBERLAKUAN UU NO.23 BANTUAN JASMAS TERPAKSA DI TUNDA

BPMPD | 01-10-2015

Perlu kita ketahui dengan diterbitkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 900/4627/SJ merupakan penajaman Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan, belanja hibah hanya dapat diberikan ke badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia. UU tersebut mengamanatkan anggaran hibah dan bantuan sosial tidak boleh diserahkan kepada badan, lembaga, atau ormas yang tidak berbadan hukum, maka otomatis Pemkab ataupun Pemkot tidak boleh menabrak aturan tersebut jika tidak ingin terjerat hukum di kemudian hari.

Di sisi lain, sebagian besar Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) anggota DPRD Banyuwangi yang disalurkan kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) mayoritas belum berbadan hukum yang otomatis menghambat realisasi pencairan dan tak terkecuali bantuan Jasmas yang berada di Kantor BPM-PD ini. Perlu kita ketahui jumlah alokasi Jasmas 50 anggota DPRD pada P-APBD 2015 mencapai 11,5 Millyar Rupiah. Setiap anggota dewan mendapat alokasi Jasmas untuk disalurkan kepada masyarakat sebesar 200 juta Rupiah.

 

 


© 2017
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi
JL. Adi Sucipto No. 53 Telp. 0333-424972, 424445 Fax. 0333-415318